Hardiknas Tanpa Desa: Pendidikan untuk Siapa?

Oleh: SUGENG RIYADI

Negara gemar berpidato tentang pendidikan, tapi enggan berinvestasi pada mereka yang menjalankan kebijakan di lapangan. Jika perangkat desa terus dituntut profesional tanpa dibekali pendidikan yang layak, apakah ini kelalaian atau pilihan politik?

Di momentum Hari Pendidikan Nasional, pertanyaan ini tak bisa lagi ditunda. Di Kabupaten Jember, ratusan desa menjadi panggung utama implementasi kebijakan negara. Semua program dari bantuan sosial, pendataan kemiskinan, hingga digitalisasi layanan bermuara di satu titik  perangkat desa. Mereka adalah pelaksana. Mereka adalah wajah negara. Tapi mereka bukan prioritas. Inilah paradoks yang selama ini dibiarkan. Negara mendorong transformasi desa secara besar-besaran transparansi anggaran, pelayanan berbasis digital, tata kelola modern. Namun pada saat yang sama, investasi terhadap kapasitas perangkat desa berjalan setengah hati. Pelatihan minim, tidak berkelanjutan, dan sering kali tidak relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Lebih dari itu, persoalan ini bukan sekadar teknis. Ini adalah soal keberpihakan.

Ketika pendidikan nasional terus digaungkan sebagai prioritas utama, seharusnya ia tidak berhenti pada ruang kelas. Pendidikan juga harus menjangkau mereka yang menjalankan negara di level paling bawah. Namun faktanya, perangkat desa sering kali diposisikan sebagai pelaksana kebijakan tanpa hak yang setara untuk mendapatkan penguatan kapasitas secara sistematis. Di sinilah letak problem politiknya negara menuntut kinerja tinggi, tetapi tidak menyediakan fondasi pendidikan yang memadai. Undang-Undang Desa memang membuka ruang peningkatan kapasitas. Namun tanpa desain kebijakan yang kuat, ia hanya menjadi norma di atas kertas. Tidak ada standar nasional yang tegas, tidak ada roadmap pengembangan SDM perangkat desa yang berkelanjutan, dan tidak ada jaminan bahwa setiap perangkat desa mendapatkan akses pelatihan yang setara. Akibatnya, ketimpangan terjadi di mana-mana.

Desa dengan kapasitas anggaran lebih besar bisa mengakses pelatihan lebih baik. Desa dengan keterbatasan sumber daya harus berjuang sendiri. Ini bukan sekadar ketimpangan administratif—ini adalah ketimpangan kesempatan. Di Jember, dampaknya terasa langsung. Program strategis daerah yang membutuhkan ketepatan data, kecepatan layanan, dan akurasi administrasi sangat bergantung pada kualitas perangkat desa. Ketika kapasitas mereka tidak diperkuat secara serius, maka risiko kebijakan meleset dari sasaran menjadi semakin besar. Lebih jauh lagi, kondisi ini menciptakan lingkaran masalah  kebijakan dirancang ambisius, pelaksana tidak siap, hasil tidak optimal lalu perangkat desa yang disalahkan. Padahal, akar persoalannya jelas  minimnya investasi pendidikan untuk perangkat desa.

Hardiknas seharusnya menjadi momentum untuk membongkar ilusi bahwa pendidikan nasional sudah berjalan merata. Kenyataannya, masih ada kelompok strategis yang justru tertinggal dalam akses pendidikan dan perangkat desa adalah salah satunya.

Jika negara serius membangun dari desa, maka pendidikan perangkat desa harus ditempatkan sebagai prioritas politik, bukan sekadar program pelengkap. Diperlukan langkah konkret dan berani: menetapkan standar nasional pengembangan kapasitas perangkat desa, memastikan anggaran pendidikan aparatur desa yang memadai dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan pelatihan perangkat desa dalam sistem pembangunan nasional. Bukan lagi pendekatan seremonial. Bukan lagi kebijakan tambal sulam. Karena pada akhirnya, kualitas negara tidak hanya ditentukan oleh visi di pusat, tetapi oleh kapasitas pelaksana di desa. Jika perangkat desa terus dibiarkan belajar sendiri di tengah beban kerja yang semakin kompleks, maka kita sedang mempertaruhkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Dan jika itu yang terjadi, maka Hardiknas kehilangan maknanya. Sebab pendidikan yang tidak menjangkau mereka yang menjalankan negara, pada akhirnya hanya menjadi slogan.

Lalu, jika desa tetap dibiarkan di pinggiran, kita harus berani menjawab: pendidikan ini sebenarnya untuk siapa?