(Catatan May Day dari Jember)

Oleh: [SUGENG RIYADI]

Negara terlalu lama nyaman memanfaatkan kerja perangkat desa tanpa pernah benar-benar menuntaskan status mereka. Sampai kapan mereka terus bekerja untuk negara tanpa pernah diakui sebagai pekerja oleh negara?

Di tengah peringatan Hari Buruh Internasional, pertanyaan ini seharusnya tidak lagi dihindari.

Di Kabupaten Jember, jumlah desa mencapai ratusan. Jika rata-rata satu desa memiliki minimal 9 perangkat, maka ada ribuan orang yang setiap hari menjalankan administrasi kependudukan, membantu penyaluran bantuan sosial, memfasilitasi program pemerintah, hingga menyelesaikan konflik warga.  Mereka adalah “kantor negara” yang paling dekat dengan rakyat. Tapi ironinya mereka bekerja penuh, diakui setengah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memang mengakui perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan desa. Mereka membantu kepala desa, menjalankan roda pelayanan, dan menjadi tulang punggung birokrasi paling bawah. Namun pengakuan itu berhenti di situ. Perangkat desa bukan ASN. Tapi juga bukan pekerja dalam sistem ketenagakerjaan. Mereka tidak punya kepastian status kepegawaian nasional. Tidak ada perlindungan kerja setara pekerja formal. Bahkan, dalam banyak kasus, standar kesejahteraan mereka sangat bergantung pada kemampuan anggaran desa masing-masing.

Di lapangan, kondisi ini terasa nyata. Ada perangkat desa yang harus menangani beban kerja tinggi—dari administrasi digital hingga pelayanan langsung—tanpa jaminan kepastian karier. Ada yang mengabdi bertahun-tahun, tetapi tetap berada dalam posisi yang secara hukum “menggantung”.

Perubahan regulasi terbaru belum menjawab persoalan ini. Negara justru semakin masuk ke urusan desa, termasuk dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa yang kini melibatkan pemerintah daerah. Tapi ketika negara memperluas kontrol, perlindungan tidak ikut diperluas. Lebih jauh lagi, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 hadir dengan semangat penataan ulang tata kelola desa. Namun lagi-lagi, yang dibenahi adalah struktur dan administrasi—bukan status dan perlindungan perangkat desa.

Akibatnya, muncul situasi yang janggal. Mereka menjalankan fungsi negara, tetapi tidak diakui sebagai aparatur negara. Mereka bekerja setiap hari, tetapi tidak dilindungi sebagai pekerja. Di sinilah masalahnya bukan lagi soal teknis, tetapi soal keadilan.

Jika kita tarik ke konteks Jember, problem ini punya dampak langsung. Program-program strategis daerah—mulai dari verifikasi data kemiskinan, penyaluran bantuan, hingga pelayanan administrasi—sangat bergantung pada perangkat desa. Ketika mereka bekerja dalam ketidakpastian, maka kualitas pelayanan publik pun ikut dipertaruhkan. Kita tidak bisa berharap pelayanan prima dari sistem yang tidak memberikan kepastian bagi pelaksananya.

May Day seharusnya menjadi momentum untuk memperluas makna “pekerja”. Tidak hanya buruh pabrik, tetapi semua yang bekerja dan menggantungkan hidupnya pada kerja tersebut—termasuk perangkat desa.

Negara tidak boleh terus nyaman dengan ambiguitas ini. Sudah saatnya ada keberanian politik dan kejelasan regulasi, apakah perangkat desa akan ditempatkan sebagai bagian dari sistem kepegawaian negara, atau diintegrasikan dalam kerangka perlindungan ketenagakerjaan?

Yang jelas, membiarkan mereka berada di tengah tanpa kepastian bukan lagi pilihan. Karena pada akhirnya, desa bukan sekadar wilayah administratif. Desa adalah fondasi negara. Dan perangkat desa adalah orang-orang yang setiap hari menjaga fondasi itu tetap berdiri. Jika fondasi ini dibiarkan rapuh oleh ketidakpastian, maka yang kita pertaruhkan bukan hanya nasib perangkat desa—tetapi masa depan pelayanan publik itu sendiri.